Oleh: Muhammad Fadhila Azka S.Th.I M.Ag
(Pengajar di Sekolah Pemikiran Islam, Alumni Pascasarjana Institut Ilmu Al Qur’an, Pembina Centre for Ta’dib and Islamization of Knowledge-CADIK INDONESIA, Pengurus Markaz Hijrah Indonesia)
Ummahatul Mukminin Aisyah Radhiyallah ‘Anha menyesal karena telah terlibat dalam perang jamal. Sejak itu, beliau menarik diri dari kegiatan politik dan menyibukan diri dalam aktifitas beribadah dan mendidik umat tentang agama. Ali bin Abi Thalib Karamallah Wajhah senantiasa memerintahkan dan mewasiatkan para sahabatnya untuk menjaga lidah dan tangan agar tidak sampai melukai seorang Muslim ketika terjadi konflik. Dari sejarah tersebut yang mengiringi peristiwa sejarah lain, yakni perang Shiffin, jelas menunjukkan bahwa persengketaan sosial politik tidak semustinya dibawa kepada persoalan akidah. [Mushtafa Helmi (1986): 36-37]
Selepas perang Shiffin, peristiwa tahkimmelahirkan golongan politis yaitu Khawarij yang lambat laun mereka membawa pembenaran teologis. Pada peristiwa ini, diketahui bahwa golongan Khawarij yang semula berasal dari pendukung Ali, bertransformasi menjadi penentangnya. Khawarij tumbuh lebih dahulu daripada Syiah. Khawarij muncul dari emosi politik yang menggebu, lalu muncul Syiah sebagai reaksi politis yang bersandarkan kepada kobaran emosi yang sama eksesifnya terhadap Khawarij. [Mushtafa Helmi: 48-52]
Suatu masa yang lebih lampau lagi, yakni masa Abu Bakar As Shiddiq menjadi Khalifah, bergeraklah orang-orang munafik sesaat setelah tersebar berita wafatnya Rasul mencari keuntungan bagi diri dan golongannya sendiri. Mereka memberontak dan mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Pelaksanaan Islam dilaksanakan dengan setengah-setengah, yakni mereka melakukan shalat tapi enggan berzakat. Huru-hara Nabi palsu ini disebabkan pula karena masuk Islamnya orang-orang yang menjadi Nabi palsu lantaran segan semata kepada kekuasaan Nabi sehingga orientasi huru-hara tersebut adalah menciptakan perpecahan agama, yang dampaknya bukan ranah sosial politis namun menyangkut iman. [Hamka, (2006): 205]
Dari berbagai peristiwa tersebut, dapat ditarik pelajaran terkait dengan relasi kekuasaan. Terhadap pemurtadan, ketegasan mempertahankan pengakuan terhadap Allah dan Rasul-Nya menjadi sikap yang menampilkan tidak dapat ditoleransinya hal tersebut. Pengkhianatan kaum murtad memiliki dampak politis yang positif yang jika saja dimanfaatkan secara sekuler dan materialistik, mungkin Abu Bakar Ash Shiddiq akan mendukung pemberontakan Nabi palsu itu karena akan secara luas mendapat dukungan kekuasaan dan keuntungan materi. Adapun dalam peristiwa antara Ali karamallah wajhah dan Aisyah Radhiyallah Anha, kita saksikan indahnya adab. Bahwa ekstrimitas akan melahirkan ekstrimitas lainnya, sikap eksesif akan memunculkan sikap atau keadaan yang eksesif pula. Umat Islam perlu mewaspadai orang-orang yang sangat membenci persatuan dan kesatuan baik dari kalangan internal ataupun eksternal, karena disana terkandung siasat politk belah bambu. Hal ini sangat kontras dengan sikap adil dan beradab para Sahabat Rasul yang mengedepankan kesatuan umat.
Pada setiap zaman, kutub-kutub ekstrim sebenarnya ditempati oleh orang-orang yang Phobiaterhadap Islam dan para pengusung kesesatan seperti Pluralisme Agama. Di lain pihak, ada orang-orang yang tidak mau bersatu dengan umat Islam. Ada juga orang-orang yang memiliki emosi eksesif berupa fanatisme. Secara adil, umat Islam pasti dan musti menolak serta melawan, ekstrimisme murni. Bentuk dari keadilan berfikir dan bersikap adalah menjadi anti ekstrimisme yang bukan merupakan ideologi politik yang terkontaminasi oleh kepentingan politis, atapun hasrat orang-orang sekular, orang-orang phobia Islam, mereka yang ragu akan kebenaran agama, dimana semuanya adalah bentuk ekstrimisme yang sesungguhnya. Secara tepat digambarkan bandul ekstrimitas itu bergerak dari kontruksi konsep toleransi yang ekstrim yaitu yang difahami John Locke bahwa bentuk intoleransi sebagai etika non-Kristen kepada apa yang kemudian menjadi tanggapan Arnold Toynbee bahwa toleransi tidaklah hakiki kecuali apabila manifestasinya berubah menjadi kecintaan sebagai segalanya. [Arnold Toynbee, (1957): 252] Atau juga dari konsep Public Religion-nya Benjamin Franklin kepada Common Faith-nya John Dewey. Albert Dondeyne, sebagaimana dikutip Anis Malik Thaha menyatakan bahwa apa yang dulu dianggap sebagai suatu toleransi, kini sesungguhnya dipandang sebagai ekspresi intoleransi yang sistematis. Toleransi yang dulu dilakukan, sebenarnya adalah intoleransi yang moderat.[Anis Malik Thaha, (2005): 56]
Jika kita memandang ke dalam realitas masyarakat, terdapat seseorang misalnya dalam tulisan di web IslamLib.com berjudul Muslim Indonesia Toleran Atau Intoleran dengan terang-terangan menjadikan asumsi sebagai pernyataan yang menggiring pembaca dengan mengatakan bahwa buruknya wajah toleransi antar umat beragama terjadi di daerah-daerah yang kuat mengusung jargon Islam, karena enggan setara dan enggan bekerjasama antar umat beragama. Bagi orang tersebut, solusi untuk mewujudkan etos bertoleransi di tingkat basis adalah dengan sering melaksanakan dialog dan kerjasama lintas agama terutama terkait isu kemanusiaan. Selain itu, orang tersebut menuntut kebersamaan melalui kegiatan live-in lintas iman. Kedua, orang tersebut juga menuntut toleransi secara adil tidak hanya terhadap yang seagama namun juga terhadap agama lain melalui salah satunya membangun arus informasi. Menurut orang tersebut, amat absurd jika mengatakan bahwa mayoritas umat Islam adalah pelaku toleransi karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Orang tersebut sebenarnya tidak faham konsep keadilan.
Ia mengatakan bahwa ada keengganan bekerjasama antar umat beragama dan ini baginya bentuk intoleransi. Solusinya menurut orang tersebut, mewujudkan kerjasama lintas agama, bukan lintas umat beragama. Bagaimana mungkin tauhidullahbekerjasama secara teologis dengan yang memiliki konsep yakin kepada banyak Tuhan? Orang-orang seperti ini keliru karena ingin menyatukan agama dalam ranah teologis, dan bukan menyatukan orang-orang yang beragama yang berada di ranah sosiologis. Alih-alih mewujudkan dalam persatuan dan kesatuan berbangsa, malah menambah masalah baru.
Dalam konteks Islam, pluralisme agama akan mengikis iman dan menggoyang bahkan meruntuhkan komitmen seorang Muslim terhadap agamanya. Mengakui konsep Tuhan yang berbeda bermakna memaksa seseorang untuk melepaskan, mengurangi keeratan yaqinnya dari ketauhidan kepada kekufuran sehingga orang tersebut keluar dari agamanya, dan sikap memaksa ini adalah tindakan intoleransi yang sebenarnya. Jaminan kebebasan beragama tidak memerlukan pengakuan kebenaran agama lain oleh penganut agama lainnya. Hal itudapat membatalkan makna kebebasan itu sendiri.
Terakhir, sikap adil musti dimiliki sesuai apa yang dirumuskan Pancasila bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang kemanusiaannya adil dan beradab. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sikap bermuamalah musti di jalani dengan muamalah yang sebaik-baiknya(ihsan) tanpa meruntuhkan iman, dan karenanya pandai-pandailah mengenal mana pengkhianat, mana sahabat. Mana musuh yang musti diperangi, mana saudara sebangsa yang musti dilindungi. Wallahua’lam[]
MAROJI’:
Dr Mushtafa Helmi, Pengkafiran Sesama Muslim: Akar HIstoris Permasalahannya Terjemahan Al Khawarij: Al Ushul Al Tarikhi li Mas’alah Takfir al Muslim, Penerj: Afif Muhammad. Bandung: PUSTAKA, 1986.
Hamka, Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional, 2006 (cetakan keenam)
Arnold Toynbee, An Historian’s Approach to Religion. London: Oxford University Press, 1957
Anis Malik Thaha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis. Jakarta: Perspektif, 2005.
http://islamlib.com/gagasan/muslim-indonesia-toleran-atau-intoleran/
KOMENTAR