Apa sebenarnya radikalisme itu, sehingga dianggap identik terorisme dan dituduh memiliki hubungan dengan agam? Sajian ini akan mengulas perspektif sejarah, pergeseran makna, dan penyesatan opini dalam menggunakan istilah “radikal” dan narasi “de-radikalisasi”.
Akar Sejarah
Istilah “radikal” lahir sejak Revolusi Perancis (1787-1789). Para penentang Raja waktu itu menyebut dirinya sebagai “kaum radikal”. Di Inggris Raya, istilah radikalisme mengacu pada aktivitas-aktivitas yang menuntut perluasan hak pilih bagi seluruh warga negara. Sementara di Prancis pada abad ke-19, kata radikal merujuk pada aktivitas tiga partai, yakni Partai Republikan, Partai Sosialis Radikal, dan Partai Radikal yang anti-monarki. [Indoprogres]
Menurut Encyclopædia Britannica, kata "radikal" dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox. Pada tahun 1797, ia mendeklarasikan "reformasi radikal" sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen.[Wikipedia]
Secara etimologis, term “radikal” berasal dari kata bahasa Latin, yakni “radix/radici”, yang berarti “akar”. Akar berarti dasar. Bertolak dari pemahaman ini, dalam konteks politik, istilah “radikal” mengacu pada individu, gerakan atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara mendasar atau keseluruhan.
Menurut KBBI “radikal” memiliki arti: (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): perubahan yang --; (2) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); dan (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Sementara itu, “radikalisme” diartikan sebagai: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3). sikap ekstrem dalam aliran politik.
Pada prinsipnya radikalisme tak melulu berkaitan dengan tindakan kekerasan. Seperti halnya yang seringkali dilakukan olehnya sekelompok orang atau lebih tepatnya adalah “Terorisme”. Karena seorang pemikir radikal tidak selalu berkorelasi dengan tindakan radikalisme. Begitu pula sebaliknya, jika seorang melakukan tindakan radikalisme tidak mesti ada hubungannya dengan pemikir radikal. Apalagi jika dikaitkan dengan tindakan terror atau terorisme.
Radikal atau Manipulator?
Di negeri ini, radikalisme tidak terlihat wujudnya tetapi ditakuti. Ada kelompok yang distigma tergolong dalam gerakan “radikalisme” tetapi tidak jelas keberadaannya. Sebab tidak ada instrumen untuk mengidentifikasi orang atau kelompok radikalisme tersebut. Juga tidak ada tolok ukur yang valid untuk menentukan apakah gerakan itu radikal atau tidak?
Titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerangi radikalisme dan meminta secara khusus kepada Menteri Agama untuk menangkal radikalisme agama langsung membuat gaduh publik. Sejumlah tanggapan dan kritik bermunculan. Dalam berbagai berita, Jokowi menyampaikan bahwa ia meminta ada upaya serius untuk menangkal radikalisme. Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengkoordinasikan penanganan masalah itu.
"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Setelah gaduh, Jokowi berusaha mengganti istilah radikalisme juga dengan istilah lain, Dia menyerahkan penanganan radikalisme itu kepada Mahfud Md. "Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," tuturnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai ide Presiden Jokowi mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama merupakan upaya untuk menjaga stabilitas politik. Meski demikian, untuk merealisasikan ide Jokowi itu tidak lah sederhana, demikian ujar Boni.
Menurut Encyclopædia Britannica, kata "radikal" dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox. Pada tahun 1797, ia mendeklarasikan "reformasi radikal" sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen.[Wikipedia]
Secara etimologis, term “radikal” berasal dari kata bahasa Latin, yakni “radix/radici”, yang berarti “akar”. Akar berarti dasar. Bertolak dari pemahaman ini, dalam konteks politik, istilah “radikal” mengacu pada individu, gerakan atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara mendasar atau keseluruhan.
Menurut KBBI “radikal” memiliki arti: (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): perubahan yang --; (2) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); dan (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Sementara itu, “radikalisme” diartikan sebagai: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3). sikap ekstrem dalam aliran politik.
Pada prinsipnya radikalisme tak melulu berkaitan dengan tindakan kekerasan. Seperti halnya yang seringkali dilakukan olehnya sekelompok orang atau lebih tepatnya adalah “Terorisme”. Karena seorang pemikir radikal tidak selalu berkorelasi dengan tindakan radikalisme. Begitu pula sebaliknya, jika seorang melakukan tindakan radikalisme tidak mesti ada hubungannya dengan pemikir radikal. Apalagi jika dikaitkan dengan tindakan terror atau terorisme.
Radikal atau Manipulator?
Di negeri ini, radikalisme tidak terlihat wujudnya tetapi ditakuti. Ada kelompok yang distigma tergolong dalam gerakan “radikalisme” tetapi tidak jelas keberadaannya. Sebab tidak ada instrumen untuk mengidentifikasi orang atau kelompok radikalisme tersebut. Juga tidak ada tolok ukur yang valid untuk menentukan apakah gerakan itu radikal atau tidak?
Titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerangi radikalisme dan meminta secara khusus kepada Menteri Agama untuk menangkal radikalisme agama langsung membuat gaduh publik. Sejumlah tanggapan dan kritik bermunculan. Dalam berbagai berita, Jokowi menyampaikan bahwa ia meminta ada upaya serius untuk menangkal radikalisme. Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengkoordinasikan penanganan masalah itu.
"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Setelah gaduh, Jokowi berusaha mengganti istilah radikalisme juga dengan istilah lain, Dia menyerahkan penanganan radikalisme itu kepada Mahfud Md. "Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," tuturnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai ide Presiden Jokowi mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama merupakan upaya untuk menjaga stabilitas politik. Meski demikian, untuk merealisasikan ide Jokowi itu tidak lah sederhana, demikian ujar Boni.
Respon Ulama dan Tokoh Islam
Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menyatakan tak setuju dengan usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggantian istilah radikalisme menjadi manipulator agama. Cholil menilai kedua istilah tersebut sebagai dua hal yang berbeda."Saya melihat antara manipulator agama dan radikalisme itu dua hal berbeda. Manipulator itu orang yang tahu kebenaran kemudian dia memanipulasi, membohongi. Sementara radikalisme itu paham yang mendalam tentang sesuatu dan paham itu jadi ekstrem," kata Cholil Nafis kepada Detik News, Kamis (31/10/2019).
Dia berpendapat orang dengan paham radikal tak bisa digeneralisir sebagai manipulator agama. Sebab, para pelaku teror pun ada yang dalam kondisi tidak paham atau tidak tahu agama.
"Orang yang jadi teroris itu bukan manipulator tapi dia tertipu. Manten-manten itu orang yang tidak paham lalu diberi agama oleh seseorang yang kemungkinan memang dia tidak tahu agama," ujarnya.
"Orang yang jadi teroris itu bukan manipulator tapi dia tertipu. Manten-manten itu orang yang tidak paham lalu diberi agama oleh seseorang yang kemungkinan memang dia tidak tahu agama," ujarnya.
Menurutnya, manipulator agama adalah orang yang paham agama namun menggunakan untuk kepentingan kekerasan atau teror. Namun, lanjutnya, teroris belum tentu manipulator agama.
"Kalau saya langsung saja menyebut terorisme. Karena kalau radikalisme ada yang positif, meski sekarang banyak diartikan negatif. Bahwa radikalisme itu bukannya radix, tapi memahami agama secara dangkal lalu dia salah dalam memahami agama sehingga menjadi terorisme," ujarnya.
"Kalau radikalisme dalam pikiran, dalam belajar, beda. Jadi memang debatable kalau istilah radikalisme. Tapi ketika bicara teroris, semua sepakat itu adalah musuh kita bersama," sambung dia.
Tanggapan tentang perubahan istilah ini juga datang dari Muhammadiyah. Prof Dadang Kahmad mengatakan, "Saya kira silakan saja pengistilahan apapun juga. Mau (menyebut) manipulator agama, mau radikal juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau ada penggantian istilah silakan saja," kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad kepada Detik News, Kamis (1/11/2019).
Namun Dadang tak ingin istilah radikalisme atau manipulator agama secara khusus dikaitkan dengan agama tertentu. Menurutnya, dalam upaya pemberantasan radikalisme, yang paling penting adalah mengembalikan ajaran agama ke tujuan awal yaitu kebaikan.
Dadang Kahmad mengatakan bahwa radikalisme bukan disebabkan agama. Ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang memiliki paham radikal. Oleh karena itu, persoalan radikalisme harus diselesaikan dari berbagai segi kehidupan. Menurutnya, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan jadi syarat utama agar paham radikalisme tidak berkembang.
"Untuk memberantas radikalisme ini kan tidak sendiri bukan hanya agama. Tapi ada aspek lain yang membuat orang radikal mungkin karena merasa ada ketidakadilan, karena kemiskinan, kebodohan, dan aspek lain termasuk pengasuhan waktu kecil. Bahkan kondisi rumah juga bisa memicu seseorang jadi radikal. Jadi tidak tunggal pemicunya karena agama. Tapi ada faktor lain," bebernya.
Kontroversi dan Kegaduhan
Tidak hanya kegaduhan soal istilah radikal dan radikalisme yang cenderung dimanipulasi. Sejumlah kontroversi dan kegaduhan juga muncul dari banyak pejabat pemerintah.
Dari Menteri Agama (Menag) yang baru, tercatat beberapa kegaduhan yang dibuat. Setelah soal radikalisme dan manipulator agama, usulan tentang penggunaan cadar dan celana cingkrang juga mengemuka. Tidak berselang lama, Menang mendapatkan sejumlah kritik karena tidak bersholawat saat menjadi imam shalat Jum’at di Masjid Istiqlal.
Tidak berhenti, Menag Fachrul Razi Batubara juga melah berkomentar miring tentang ceramah Ustadz Abdul Shamad. Lalu, Fachrul Razi yang merupakan mantan Panglima TNI ini juga meminta penceramah agama tidak melakukan provokasi dan mempelajari ilmu lain. Setelah itu, Jendral bintang empat tersebut juga sempat mewacanakan sertifikasi ulama/penceramah.
Ditengah ruang publik yang berisik, Menteri Keuangan membuat kebijakan yang tidak hanya kontroversial, melainkan sangat menyulitkan rakyat miskin. Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikabarkan menelan banyak kerugian, iurannya akan dinaikkan dua kali lipat. Badan negara yang meninggalkan hutang banyak hutang ini juga akan semakin dipaksakan dengan model penarikan iuran melebihan model penarikan pajak.
Terakhir, saat tulisan ini dibuat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan membuat pengelompokan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). PP Muhammadiyah menilai pengelompokan atau 'grade' ini tidak perlu dilakukan. "Kategorisasi dan penilaian Ormas tidak diperlukan, bisa kontraproduktif," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi Detik.com, Senin (25/11/2019).
Menurut Abdul, penilaian dapat dilakukan namun hasil tersebut tidak perlu diumumkan. Abdul mengatakan Kemendagri sebaiknya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas.
Abdul menuturkan, Kemendagri harus dapat bekerja sama dengan Ormas. Hal ini dikarenakan Ormas sebagai mitra untuk memajukan bangsa. "Kemendagri harus bisa bekerjasama dengan semua Ormas sebagai mitra pemerintah, dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara," kata Abdul.
Sebelumnya Mendagri Tito menyebut akan membuat pengelompokan Ormas. Pengelompokan ini nantinya akan membagi Ormas ke beberapa kelompok yaitu Ormas yang telah dapat diajak berkolaborasi, perlu dibina dan perlu diluruskan.
Beberapa wacarna kontroversial yang membuat gaduh memang sudah diralat dan diklarifikasi. Akan tetapi, jika pejabat pemerintah bekerja dengan cara seperti ini. Alih-alih bisa menanggulangi radikalisme yang diwacanakan, malah bisa memunculkan sikap antipati dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah. Wallahua’lam. [mrh]
KOMENTAR