Anto Apriyanto, M.E.I.
(Ketua Harian Komunitas Ekonomi Islam Indonesia ~ KONEKSI)
Ekonomi Islam yang sering 'digadang-gadang' lewat Lembaga Keuangan Syariah, ZISWaf, dan narasi makro-ekonomi itu kadang seperti mengawang-awang tak berpijak ke bumi. Sebab ia kehilangan 'partner' sejatinya.
Mari baca kembali strategi ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga Utsmaniyah berlanjut ke Kesultanan di Nusantara. Ekonomi Islam berhasil diterapkan sebab didukung politik Islam sejati. Disinilah urgensinya kita butuh kembali membangkitkan ruh politik ekonomi Islam yang hakiki.
Rakyat hari ini sudah lapar betul perutnya. Termasuk para residivis narapidana yang baru dibebaskan pemerintah itu juga (mungkin bisa jadi) karena tidak diterima di rumah dan kampungnya, tidak punya jaminan pekerjaan yang baik, selain tentu pembinaan agama di penjaranya gagal, adalah karena mereka juga lapar. Lapar yang membutakan mata hati mereka sehingga terjerumus ke lembah kejahatan kembali. Kriminalitas muncul berentetan seperti jamur di musim penghujan.
Bahkan tak sedikit sekarang masyarakat yang mulai berani protes ketika 'diceramahi' soal sabar, do'a, sedekah, ukhuwah. "Kami butuh makan, Pak! Kami butuh uang buat bayar kontrakan, cicilan, biaya sekolah/kuliah! Kami butuh bantuan yang nyata sekarang bukan pidato dan wacana!" Begitu teriak mereka. Dalam masa krisis ini memang harus difahami betul situasi dan kondisi umat saat kita berda'wah, agar tidak terkesan NATO (No Action Talk Only).
Jika menggunakan pendekatan teori gurunda Ust. Dr. Hendri Tanjung tentang "3 Pilar Ekonomi Islam" untuk memberi solusi terhadap krisis ini rasanya masih berat. Sektor riil sebagai pilar pertamanya rapuh di negeri mayoritas muslim ini. Bahkan hampir mati perlahan sebagai konsekuensi dari kebijakan #dirumahaja dan kini PSBB. Sebab sektor riil kita hanya bermain di hilir, 'ecek-ecek'. Lalu kapitalis, baik yang katanya muslim apalagi non-muslim, yang seringkali bermain di hulu dan menguasai sebenarnya sektor riil selalu saja mengambil kesempatan dalam kesempitan. Salah satu yang sudah biasa dan jadi rahasia umum adalah Ihtikar (memonopoli komoditas urgen dan menimbunnya).
Lalu pilar kedua yaitu sektor Lembaga Keuangan Syariah juga hari ini belum terlihat nyata dan besar memberi manfaat bantuan pada umat yang sedang mulai terjangkit kelaparan. Padahal sektor ini terdiri dari Perbankan Syariah, IKNB Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Malah mirisnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saja sudah menyatakan tidak akan mampu banyak menanggung resiko 'bangkrut'nya bank. Hanya bisa cukup menangani 4 hingga 5 bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan bukan bank dengan kategori besar dan berdampak sistemik. Sampai hari ini saya belum melihat berita bantuan langsung dari 3 bidang LKS skala besar tersebut kepada muslim dhu'afa yang hampir mati kelaparan. Kecuali Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang DPS-nya adalah gurunda Ust. Dr. Hendri Tanjung. Mungkin mayoritas LKS itu merasa bukan menjadi tanggungjawabnya langsung. Padahal nasabahnya bisa jadi tengah mengalami kesulitan. Semua terjadi karena hubungan antara LKS dan kaum muslimin sebagai nasabah dimaknai tak lebih dari sekadar urusan laba/bisnis. Sedangkan urusan keamanan keimanan, ketahanan pangan, dan kemapanan muslim sepertinya tidak menjadi hal penting bagi LKS.
Dari dua pilar sebelumnya, ternyata Pilar Ekonomi Islam ketiga yakni Zakat-Infaq-Shadaqah-Wakaf (ZISWaf) alhamdulillah selalu mampu menunjukkan eksistensinya sebagai instrumen solutif. Sejak diinisiasi BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1968, 'dimeriahkan' oleh Dompet Dhuafa pada 1993, dan 'dirapikan' oleh BAZNAS RI pada tahun 2001, sistem sosial Islam sekaligus instrumen fiskal Islam ini terbukti ampuh memberdayakan umat Islam, mengentaskan kelaparan dan kemiskinan, juga menguatkan jasmani dan rohani dhu'afa. Alhamdulillah, gurunda Pak Kyai Didin Hafidhuddin adalah maestro zakat yang mampu membawa BAZNAS RI dan dunia zakat Tanah Air berlari masif meraih prestasi gemilang dalam kurun waktu 2004-2015, persembahan untuk Indonesia. Lalu 11-12 dengan BAZNAS ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdiri 2004 dan alhamdulillah gurunda Ust. Dr. Hendri Tanjung kini menduduki salah satu komisionernya. Jujur, harapan tersisa dari 3 pilar ekonomi Islam yang ada tinggal ZISWaf ini. Tapi kita harus sadar pula dengan keterbatasan yang dimiliki seluruh organisasi ZISWaf yang ada. Apalagi tupoksinya prioritas hanya untuk kaum muslimin. Jika pun diberikan untuk non-muslim selain dana zakat. Inilah yang memicu 'tuduhan' beberapa waktu terakhir karena BAZNAS RI dianggap bantuannya tidak tepat sasaran sesuai kaidah Islam karena membagi pula kepada non-muslim. Belum reda riak itu konflik di Pemprov Bangka-Belitung yang baru saja terjadi terkait bantuan sosial dari BAZNAS Babel yang dikoordinir Dinsos berbuntut pada pengunduran diri Kadinsosnya sebab mempersyaratkan penerima bansos hanya dari umat Islam. Sekali lagi ini menjadi kesimpulan sehebat apa pun organisasi ZISWaf berbuat tetap bukan ranah utamanya untuk krisis nasional ini. Sebab sejatinya semua persoalan kesejahteraan itu bisa diatasi tatkala negara hadir membersamai rakyatnya. Lalu, di mana kini sepaket aparatur negara terutama yang ada di pusat saat rakyatnya mulai kehilangan arah yang dipicu dari urusan 'perut' seperti anak ayam kehilangan induk?
Antitesis yang diuraikan di atas kembali menguatkan sintesis yang disampaikan di awal: bahwa sejatinya ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik Islam. Kedua hal ini ibarat dua sisi mata uang. Ya, politik ekonomi Islam! Saling bersinergi membentuk sistem kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan yang bermuara pada pembuktian jati diri Islam sebagai rahmatan lil 'aalamiin. Maka jika ditanya kenapa hingga sekarang di dasawarsa ketiga perjuangan pembumian ekonomi Islam masih belum terasa 'greget'-nya, itu karena masih parsial dan belum menyertakan 'partner' sejati dari ekonomi Islam itu sendiri (baca: politik Islam). Logikanya, bagaimana mungkin kebijakan ekonomi pro-rakyat itu bisa diterapkan jika kekuasaan politiknya tidak dalam kendali? Bukankah salah satu hikmah hijrah Rasulullah dan kaum muslimin dahulu adalah untuk menerapkan politik ekonomi Islam di Madinah sebab di Mekah tak memungkinkan?
Semoga keresahan 'orang kecil' dan awam seperti saya mampu menggetarkan ghirah perjuangan para pegiat ekonomi Islam dan ekonomi syariah (sebab masih ada kesan dikotomi idealisme, pen), juga para politisi muslim untuk memulai kolaborasi sinergitas yang pernah teruji ampuh dalam sejarahnya ini agar krisis multidimensi di negeri ini dapat segera dientaskan.
Dan alhamdulillah, masih ada pelipur lara tatkala umat melihat masih ada sepak terjang beberapa tokoh nasional yang berani bersuara vokal. Sebut saja Dr. Rizal Ramli dan Dr. Ichsanuddin Noorsy, yang istiqamah meneriakkan lantang aspirasi politik ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak. Tapi lagi-lagi, ada berapa lagi stoknya yang seperti mereka? Yang tak hanya berlagak bicara politik tapi juga memang kepakarannya dalam bidang ekonomi. Untuk masalah ini, menjadi harapan serta kerinduan yang teramat bila kedua tokoh ini bisa 'dikloning' banyak, terlebih idealismenya. Bukan seperti yang jemawa didapuk sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang katanya menteri terbaik dengan kebijakan terburuk menerbitkan surat utang terbesar dan terlama sepanjang sejarah finansial RI sebesar US$ 4,3 miliar dengan tenor sampai 30,5 tahun yang akan datang, persisnya jatuh tempo 15 Oktober 2050. Hebat bukan?!
Dari atas meja kerja rumah yang saya tinggali sebulan ini sejak anjuran WFH per 16 Maret lalu, menutup tulisan yang bisa jadi membuat banyak kolega saya dan banyak pihak tidak suka, saya tak bergeming sembari terngiang perkataan Allahyarham Dr. Mohammad Natsir. Ulama intelektual pendiri Republik Indonesia ini pernah berkata "Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya”. Beliau benar, sejak masanya hingga detik ini kita memang tengah mengalaminya. Mari, bangun umat Nabi Muhammad ï·º, ini Tanah Air kita yang berdiri di atas darah para ulama dan syuhada, di sini kita bukan turis, Hayya 'alal falaah!
*) Sekitar Kalibata, 17/04/2020, pkl. 02.16 dini hari
KOMENTAR