12 Agustus 2015
Reshuffle Kabinet I oleh Presiden Joko Widodo setelah 10 bulan menjabat mulai 27 Oktober 2014.
27 Juli 2016
Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengubah arah dukungannya ke Presiden Jokowi. Pada Reshuffle Kabinet II di tanggal tersebut, kedua partai tersebut mendapat posisi menteri.
17 Januari 2018
Reshuffle III dengan agenda pengubahan satu kementerian dan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan non-struktural.
15 Agustus 2018
Reshuffle IV sekaligus yang terakhir dalam masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7.
21 Mei 2019
Keluarnya dari Pilpres ini kurang dapat diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang kemudian melakukan pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.
21 November 2019
Perekrutan staf khusus presiden yang terdiri dari anak-anak muda. Hal ini banyak dipuji dan dicaci. Mayoritas masyarakat setuju dengan hadirnya anak-anak muda ada inovasi terbar, sebagian tidak setuju karena menganggap anak-anak muda masih belum berpengalaman.
07 April 2020
Pemberian Bantuan Langsung Tunai diresmikan Presiden Joko Widodo dan dikucurkan untuk keluarga pra sejahtera dan keluarga yang mengalami dampak Covid-19. Program ini cukup menuai kritik, karena banyak bantuan salah sasaran.
18 Mei 2020
Terbit Perpu Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perpu ini menuai pro dan kontra karena kalau tidak diawasi maka akan banyak penyelewengan dalam keuangan negara untuk penanganan Covid-19.
01 Juni 2020
Perekonomian negara terpukul, Presiden Joko Widodo memutuskan new normal, atau tatanan baru dimana masyarakat harus ‘berdamai’ dengan virus corona.
01 Juli 2020
Di tengah pandemi Covid 19 yang belum berakhir, Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan sesuai dengan Peraturan Presiden no 64 2020 yang mengatur Perubahan Kedua dari Perpres no 82 tahun 2018 yang mengatur Jaminan Kesehatan
21 September 2020
Presiden Joko Widodo tidak menunda pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020, untuk menjamin hak konstitusional rakyat, dan juga tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.
25 September2020
Presiden menunjuk Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kementrian pertahanan, dimana hal ini menjadi kontroversi, karena keduanya adalah mantan anggota Tim Mawar, yang pernah terlibat penculikan aktivis.
KOMENTAR